RENOVASI ALUN-ALUN PURWOKERTO

Alun-alun sebagai jatidiri kota

Sejarah alun-alun memang cukup panjang. Sebelum kolonial Belanda datang, alun-alun telah ada. Alun-alun dibangun dengan konsepsi yang tinggi, penuh filosofi. Dalem dan pendopo kabupaten, atau keraton (pusat pemerintahan tradisional) dengan alun-alun di depannya, dibangun tidak di sembarang tempat atau arah. Pendopo kabupaten senantiasa membelakangi gunung/gunung, dan menghadap ke arah lautan. Lokasi alun-alun ditenetukan melalui suatu “laku” sebagai pengejawantahan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dari proses pembangunan alun-alun dan fasilitas-fasilitas di sekitarnya terlihat adanya hubungan yang erat antara manusia dengan alam dan Tuhannya. Sedang dari fungsi atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di alun-alun, terlihat bahwa alun-alun dibangun bukan untuk kepentingan penguasa saja, tetapi lebih banyak untuk kepentingan warga masyarakat. Hal tersebut juga menunjukkan betapa tingginya perhatian pemimpin/penguasa terhadap kepentingan warga masyarakat.

Dari hal-hal tersebut di atas, terlihat betapa tingginya nilai budaya, nilai filosofi dalam pembangunan alun-alun suatu kota, yang oleh Prof. Eko Budihardjo disebut sebagai jatidiri atau identitas kota di Jawa. Karena menurut beliau bahwa jatidiri lingkungan atau kota diperoleh melalui penggalian dan penemuan kembali secara intensif dan ekstensif, kekhasan, keunikan, dan karakter spesifik yang telah berurat berakar menjiwai suatu lingkungan atau kota tertentu.

Dalam perkembangannya, amat disayangkan bahwa alun-alun, yang dibangun sesuai dengan jatidiri bangsa, didasarkan pada sifat pola pikir bangsa, oleh bangsa Belanda dirusak. Di sekitar atau bahkan kadang-kadang di depan alun-alun oleh Belanda dibangun gedung pusat pemerintahan kolonial, atau bahkan penjara yang terjadi hampir di semua kota.

Pembangunan berwawasan lingkungan diharapkan tidak hanya sekedar slogan pemerintah, dapat direalisasikan secara konsekuen. Lingkungan tidak hanya lingkungan fisik, namun termasuk juga lingkungan sosial, budaya sebagai isinya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Eko Budihardjo, bahwa: lingkup kerja seorang arsitek tidaklah terbatas dalam perancangan bangunan yang kuat dan indah, tetapi termasuk lingkungan sekitar, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, khususnya lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah yang merupakan mayoritas di negara-negara berkembang termasuk negara Indonesia.

Alun-alun Purwokerto

Dengan kekalahan P. Diponegoro dalam perangnya melawan Belanda pada tahun 1830, maka daerah Banyumas oleh pemerintah Kasunanan Surakarta dijadikan daerah yang digadaikan ke pemerintah Belanda untuk meliru biaya perang. Melalui Keputusan Jendral Van Den Bosch tertanggal 18 Desember 1831 dibentuklah Karesidenan Banyumas yang terdiri dari lima wilayah kabupaten, yaitu: Banyumas, Ajibarang, Purbalingga, Banjarnegara, dan Majenang, dengan Bupati sebagai pejabat pemerintah kolonial Belanda. Namun karena bencana angin topan selama 40 hari yang melanda Kabupaten Ajibarang pada tahun 1832, maka ibukota Kabupaten pada tanggal 6 Oktober 1832 dipindahkan ke Paguwon, Purwokerto. Bupati Ajibarang saat itu adalah Adipati Aryo Mertodirejo II.

Dengan pindahnya kabupaten Ajibarang ke Purwokerto ini pemerintah Belanda membangun komplek pusat pemerntahan kabupaten Purwokerto. Komplek pusat pemerintahan ini dibangun dengan konsep arsitektur tradisional dengan modifiklasi arsitektur Barat. Orientasi bangunan dibuat dengan adanya garis imaginer sumbu yang menghubungkan antara gunung (di belakang) dan samudera (di depan), dengan unsur-unsur: alun-alun di bagian paling depan, halaman (plataran), pendapa, pringgitan, dalem dan plataran buri (belakang). Masjid, yang dikenal dengan sebutan Masjid Paguwon (di sebelah barat), kantor pengadilan (di sebelah timur) dan dengan terbatasnya lahan yang tersedia maka rumah penjara dibangun di sebelah selatan masjid.

Alun-alun dibelah menjadi dua bagian oleh jalan yang langsung menuju halaman pendapa, untuk memperkuat sumbu imajier dan menambah keagungan/kewibawaan pendapa. Dua batang pohon beringin kurung berada di tengah-tengah alun-alun, juga di keempat sudut alun-alun juga ditanami pohon beringin sebagai lambang pengayoman bagi masyarakat. Kandisi seperti ini dipertahankan sampai akhir masa pemerintahan bupati Aris Setiono.

Tahun 2008 saat masa pemerintahan bupati Mardjoko, pembongkaran alun-alun mulai dilakukan dengan: membangun videotron, membongkar kedua batang pohon beringin kurung, juga menutup jalu jalan di tengah alun-alun yang disebut jalan Alun-alun (panjang 100 meter, lebar 14 meter). Walau sebelumnya telah ditentang oleh masyarakat baik melalui dialog dengan bupati maupun demo para senimam. Demikian juga Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah melalui rekomendasinya menyarankan antara lain agar: (1) pohon beringin kurung dilarang dibongkar kecuali diganti dengan pohon sejenis; (2) jalan di tengah-tengah alun-alun dilarang ditutup, kecuali diganti dengan conblok atau paving blok. Namun rekomendasi dari BP3 Jawa Tengah tersebut tidak dihiraukan sama sekali.

Demikian juga pada tahun 2014 saat pemerintahan bupati Achmad Husein, alun-alun Purwokerto kembali direnovasi. Beberapa waktu sebelumnya kami sudah secara langsung mengingatkan, bahwa sekelompok masyarakat Banyumas, khususnya yang peduli terhadap budaya Banyumas menghendaki agar alun-alun Purwokerto dikembalikan kondisinya seperti yang direkomendasikan BP3 Jawa Tengah. Amat disayangkan bahwa hasil renovasi yang dilakukan oleh bupati Achmad Husein bukannya mengembalikan kondisi alun-alun seperti yang direkomendasikan oleh BP3 Jawa Tengah, tetapi mengganti jenis rumput dan membangun air mancur. Suatu hal yang amat aneh ialah bahwa walau jalan Alun-alun kenyataan sudah tidak ada, namun di dalam Raperda tentang RDTRK Purwokerto tahun 2014 – 2034 masih tetap disebutkan.

Purwokerto, 14 Januari 2015